Ledakan Pertama Terjadi, Persiapan untuk Ledakan Kedua Sudah Siap Dilakukan
Jakarta – Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terlihat keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan rompi berwarna merah muda dan tangan diborgol pada Rabu sore kemarin. Dia diikuti oleh dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.
Dugaan Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis
Keterlibatan ketiga individu ini dalam perkara tersebut terkait dengan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang selama ini dipandang sebagai salah satu warisan utama dari pemerintahan Prabowo Subianto. Publik terkejut dengan kabar ini, meskipun seharusnya hal tersebut tidak mengejutkan banyak orang.
Korupsi yang terjadi di BGN bukanlah kejadian yang tidak terduga. Ini adalah hasil dari sistem penunjukan yang cacat, bukan sekadar karena kesalahan moral individu yang terlibat. Ketidakberdayaan dalam pengelolaan anggaran besar menjadi titik masalah yang lebih mendasar.
Skala Anggaran dan Tantangan Birokrasi
Badan Gizi Nasional mengelola anggaran yang mencapai Rp268 triliun, yang fokus pada program makan bergizi. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan anggaran Kementerian Pertahanan yang hanya mencapai Rp167,4 triliun, Polri dengan Rp145,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp118,5 triliun, dan Kementerian Kesehatan yang mencapai Rp114 triliun.
Dengan anggaran sebesar itu, lembaga yang baru dibentuk, tanpa tradisi birokrasi yang mapan dan sistem pengawasan yang efektif, diberikan tanggung jawab yang sangat besar. Penunjukan seorang profesor entomologi dari IPB sebagai pengelola program ini juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai kelayakan dan kompetensinya dalam bidang manajerial publik.
Kompleksitas dan Peluang Korupsi
Kompleksitas institusional dan besarnya anggaran menciptakan peluang yang berbahaya saat dikelola oleh individu yang belum teruji. Celah dalam birokrasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindakan korupsi, seperti dugaan pemotongan biaya per porsi hingga praktik jual beli izin untuk pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Berbagai dugaan ini telah dilaporkan jauh sebelumnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh lembaga pengawas Indonesia Corruption Watch. Sayangnya, respons dari pihak berwenang terkesan lamban dan tidak memadai.
Pasca Pencopotan Dadan Hindayana
Yang lebih mengkhawatirkan adalah situasi setelah pencopotan Dadan. Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang, mantan jurnalis senior yang beralih menjadi aktivis politik dan kemudian pejabat pemerintah, sebagai penggantinya. Meskipun memiliki rekam jejak yang baik dalam dunia jurnalistik, tantangan untuk memimpin lembaga dengan anggaran Rp268 triliun adalah hal yang sangat berbeda.
Perlu dicatat bahwa banyak wartawan yang telah berhasil bertransformasi menjadi negarawan yang mumpuni, seperti H. Adam Malik yang menempuh jalur panjang di dunia politik. Namun, peralihan dari aktivisme komunikasi publik langsung ke posisi puncak lembaga besar bukanlah langkah yang biasa.
Rekam Jejak yang Dipertanyakan
Menarik untuk dicatat, di antara jajaran pimpinan baru BGN, Wakil Kepala Agustina Arumsari memiliki pengalaman yang paling relevan. Sebagai mantan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, dia memahami dengan baik pengelolaan keuangan publik dan masalah korupsi. Ironisnya, dia justru ditempatkan di posisi kedua, sementara posisi puncak diisi oleh individu yang kurang berpengalaman dalam manajemen keuangan.
Situasi ini mencerminkan pola berulang dalam tradisi penunjukan pejabat di Indonesia, di mana loyalitas politik sering kali lebih diutamakan daripada kompetensi teknis. Hal ini menjadi sangat penting terutama saat berhadapan dengan proyek yang dianggap simbolis bagi pemimpin.
Taruhan Terbesar dalam Program Makan Bergizi
Program MBG merupakan warisan penting Prabowo, yang menjadi janji untuk jutaan anak Indonesia. Namun, jika dikelola oleh pihak yang kurang kompeten, program ini tidak hanya akan mengalami kebocoran fiskal, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik secara permanen.
Ledakan pertama telah terjadi di Gedung Bundar, dan kini “ledakan kedua” mungkin akan segera menyusul di Kebon Sirih. Presiden masih memiliki waktu untuk mengatasi situasi ini dengan satu langkah sederhana, namun sangat krusial: menempatkan individu yang tepat di posisi yang tepat, bukan hanya orang yang loyal.
