Rapor Penyaluran PPM AMNT: Konsorsium Aktivis NTB Minta Audit Independen dan Evaluasi Departemen Social Impact

Konsorsium Aktivis Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluarkan tuntutan terbuka yang menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran dana Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Mereka juga mendesak dilakukannya audit independen yang komprehensif terhadap pengelolaan dana tersebut. Hal ini dilakukan setelah ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan program di lapangan dengan dokumen hukum strategis, yaitu Cetak Biru (Blue Print) PPM yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB.

Analisis Ketidakselarasan Program PPM

Konsorsium telah melakukan analisis mendalam terhadap dokumen resmi Cetak Biru PPM NTB, yang mengharuskan setiap badan usaha pertambangan untuk menyusun program yang berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diversifikasi ekonomi pascatambang, pelestarian sosial budaya, serta penguatan kelembagaan lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi. Namun, mereka menemukan adanya kesenjangan yang signifikan antara mandat regulasi ini dan kenyataan yang dialami oleh masyarakat di sekitar lokasi tambang, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Pernyataan Koordinator Konsorsium

Koordinator Umum Konsorsium Aktivis NTB, Fidar Khairul Diaz, menekankan bahwa klaim mengenai akumulasi realisasi anggaran PPM/CSR AMNT yang mencapai ratusan miliar rupiah tidak berarti jika tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara fundamental dan mandiri. Saat ini, perhatian utama tertuju pada Departemen Social Impact PT AMNT yang bertanggung jawab dalam merancang, mengelola, dan mengeksekusi anggaran program PPM.

“Kami tidak menginginkan angka-angka yang spektakuler dalam laporan keberlanjutan korporasi jika di lapangan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap eksistensi tambang masih sangat tinggi. Cetak Biru dari Pemerintah Provinsi NTB secara tegas memandatkan pembentukan ekonomi mandiri pascatambang yang terdiversifikasi di sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata. Kami mempertanyakan sejauh mana komitmen AMNT dalam membangun pasar eksternal yang terlepas dari rantai pasok internal tambang?” ungkap Fidar Khairul Diaz dalam pernyataan resminya.

Tuntutan Konsorsium Aktivis NTB

Konsorsium Aktivis NTB mengajukan empat tuntutan utama dalam gerakan advokasi ini:

• Buka Data Secara Transparan: Mendesak PT AMNT dan Dinas ESDM NTB untuk membuka secara transparan Rencana Induk PPM (RIPPM) beserta rincian realisasi anggarannya per desa, sehingga masyarakat dapat melakukan uji sinkronisasi lokasi dan relevansi anggaran secara mandiri.
• Evaluasi dan Rombak Manajemen Departemen Social Impact AMNT: Menuntut jajaran direksi PT AMNT untuk menilai ulang total kinerja manajemen Departemen Social Impact, yang dianggap gagal dalam menerjemahkan semangat Cetak Biru Pemerintah ke dalam program nyata, serta terkesan hanya berfokus pada pencitraan korporasi dan menutup diri dari dialog dengan elemen sipil lokal.
• Audit Independen Sektor Ekonomi & Pendidikan: Meminta pembentukan tim audit independen yang melibatkan akademisi dan unsur masyarakat sipil untuk mengevaluasi efektivitas program beasiswa dan pemberdayaan UMKM, guna memastikan bahwa program tersebut tidak hanya sekadar pemborosan anggaran.
• Evaluasi Total Pemprov dan Kementerian ESDM: Meminta Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian ESDM melakukan evaluasi secara ketat dan objektif setiap lima tahun, serta memberikan sanksi administratif tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap target Cetak Biru PPM.

Pernyataan Penutup Koordinator Konsorsium

“PPM bukanlah hadiah sukarela dari korporasi, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada hak kelola sumber daya alam milik rakyat NTB. Jika Departemen Social Impact tidak bisa mengelola tanggung jawab ini secara benar dan transparan, maka sangat wajar jika masyarakat menganggap mereka gagal dan mendesak adanya reformasi struktural di dalam tubuh departemen tersebut,” tutup Fidar Khairul Diaz.

Urgensi Audit Independen

Pentingnya audit independen dalam konteks ini tidak bisa diremehkan. Audit semacam ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai bagaimana dana PPM digunakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan adanya audit independen, diharapkan akan tercipta akuntabilitas yang lebih baik dan kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan oleh PT AMNT.

Manfaat Audit Bagi Masyarakat dan Perusahaan

Audit independen akan memberikan beberapa manfaat, antara lain:

• Menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana PPM.
• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemberdayaan yang dijalankan.
• Memberikan rekomendasi perbaikan bagi manajemen Departemen Social Impact.
• Membantu dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan anggaran.
• Mendorong perusahaan untuk lebih berfokus pada dampak sosial yang nyata.

Peran Pemerintah dalam Evaluasi

Pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat, memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi terhadap program PPM. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai efektivitas program, tetapi juga untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajibannya sesuai dengan regulasi yang ada. Keterlibatan pemerintah dalam proses ini diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses pemberdayaan.

Tanggung Jawab Korporasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

PT AMNT sebagai pengelola sumber daya alam memiliki tanggung jawab besar dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini mencakup:

• Mengembangkan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat di sekitar lokasi tambang.
• Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka.
• Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program PPM.
• Memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal.
• Menjaga keberlanjutan program agar memberikan manfaat jangka panjang.

Kesimpulan

Melalui tuntutan transparansi dan audit independen yang diusulkan oleh Konsorsium Aktivis NTB, diharapkan akan tercipta iklim yang lebih baik dalam pengelolaan dana PPM. Ini merupakan langkah penting menuju pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, kita dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya alam di NTB.